Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com,- Sikap tegas tujuh partai besar tolak laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2024. Sebanyak tujuh partai besar pemilik kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo menyatakan sikap tegas menolak Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Rabu, (16/7/2025) , bertempat di kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo.
Ketujuh partai tersebut meliputi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, Partai NasDem, dan PPP. Mereka sepakat menyampaikan sikap penolakan terhadap raperda tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Sidoarjo. Dalam pertemuan itu, terlihat absennya dua partai besar lainnya, yakni PKB dan Partai Demokrat, yang tidak mengirimkan perwakilan atau menyampaikan pernyataan sikap pada kesempatan tersebut.
Adam Rusdy, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, bertindak sebagai juru bicara dalam konferensi pers. Ia menyampaikan bahwa penolakan ini bukan tanpa dasar. Menurutnya, masih banyak persoalan krusial yang belum terselesaikan oleh pemerintah daerah, seperti banjir yang rutin terjadi di berbagai kawasan dan kondisi infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan.
“Banyak fakta di lapangan yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan APBD 2024. Oleh karena itu, kami menolak Raperda Pertanggungjawaban ini,” ujar Adam.
Sikap tegas tujuh partai besar tolak laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2024. Salah satu hal menarik dari koalisi ini adalah keterlibatan PDIP, yang sebelumnya dalam rapat paripurna menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan sejumlah catatan kritis. Namun dalam konferensi pers kali ini, PDIP menyatakan perubahan sikap dan bergabung bersama enam partai lainnya untuk menolak raperda tersebut.
Tarkit Erdianto, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo, menjelaskan bahwa perubahan sikap tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang berkembang sangat cepat. Ia menegaskan bahwa keputusan PDIP untuk menolak merupakan bentuk ketaatan penuh terhadap instruksi dari struktur partai.
“Sebagai kader, kami harus patuh secara tegak lurus terhadap arahan partai. Dengan perkembangan terbaru, kami menyatakan menolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024,” kata Tarkit.
Koalisi lintas partai yang terbangun ini dinilai sangat kuat secara politik. Adam Rusdy bahkan menyebut bahwa kolaborasi ini berpotensi menjadi koalisi permanen dengan satu visi besar, yaitu membangun Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Koalisi lintas partai ini dinilai menjadi penanda penting dalam peta politik Sidoarjo, karena melibatkan partai-partai besar lintas ideologi yang biasanya memiliki pandangan berbeda dalam pengambilan kebijakan daerah.
Fakta bahwa mereka mampu bersatu dalam satu suara menunjukkan adanya kesamaan pandangan terhadap kebutuhan akan perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penolakan ini juga menjadi sinyal kuat bagi eksekutif bahwa pelaksanaan anggaran harus lebih terarah, efektif, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
Selain itu, dinamika politik yang terjadi di Sidoarjo menunjukkan bahwa pengawasan parlemen terhadap eksekutif kian menguat.
Publik kini menaruh harapan besar kepada kekuatan legislatif untuk berperan lebih aktif dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dijalankan dengan akuntabilitas tinggi. Jika koalisi ini benar-benar terbentuk secara permanen, maka kemungkinan besar akan terjadi perubahan signifikan dalam proses pengambilan keputusan di DPRD, termasuk dalam pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan di tahun-tahun mendatang.
