Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, – Hearing DPRD Sidoarjo, Pedalindo berharap aktivitas dikembalikan semula. Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia ( PEDALINDO) adalah suatu Paguyuban yang menaungi dan memberdayakan pedagang UMKM, khususnya yang beroperasi di area Car Free Day (CFD) di area alun-alun Sidoarjo dan sebelumnya bertempat di Jl. Raya Ponti, kini telah direlokasi di area Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Lingkar Timur.
Keluarga besar Pedalindo Sidoarjo merasa keberatan beroperasi di MPP saat ini. Mengingat bulan Ramadhan adalah ramai- ramainya pembeli, namun di MPP kondisinya sangat sepi. Dengan pertimbangan menjelang Hari Raya Idul Fitri semakin dekat dan berjualan tidak mendapatkan hasil yang maksimal, maka Pedalindo meminta kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk hearing memberikan solusi yang terbaik, pada Rabu (25/2/2025).
Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih, S.M,. Beserta Jajarannya, dan Anggota Komisi B dan C, serta OPD terkait.
ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyampaikan bahwa Ukm – Ukm yang ada di Sidoarjo ini dimana ada keluhan aktivitasnya di pindah ke MPP, saya pikir persoalannya adalah bagaimana pemerintah harus hadir dalam setiap ruang kebutuhan masyarakat, khususnya UKM dalam hal ini. Sehingga kami mendesak kepada teman-teman di Pemkab bahwa perlindungan, pengujian, penyiapan segala macam sarana prasarana itu harus betul-betul kepada teman-teman UKM.
Dikatanya bahwa UKM ini menjadi penyangga perekonomian yang ada di daerah ini, dan tidak main- main kita bisa tumbuh seperti ini. Jadi juga Ukm-Ukm semangatnya bisa kita ambil yang Luar biasa. Harapan kami adalah kita bikin nanti Minggu depan pelaksanaan dari jualan atau pembeli di UKM ini dikembalikan setidaknya ada dua opsi, bisa kembali di Car Free Day di kawasan Alun- alun atau di kawasan Ponti.
‘Karena terus terang kalau kita melihat masalah waktu di bulan Ramadhan ini biar kawan- kawan bisa menerima keberkahan juga”.
Kami Meminta pemerintah tidak sampai “membunuh rezeki” para pedagang usai relokasi dari kawasan CFD Alun-alun ke Mall Pelayanan Publik (MPP) selama Ramadan 2026.
Menurutnya, Ramadan memiliki magnet ekonomi yang besar, terutama bagi pelaku UMKM dan pedagang kaki lima yang mengandalkan momen berburu takjil dan buka puasa.
“Ramadan punya magnet luar biasa. Jangan sampai kita membunuh rezeki orang lain. UMKM adalah mitra pemerintah dan tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya saat memimpin forum audiensi bersama Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Indonesia (Pedalindo).
Hearing DPRD Sidoarjo, Pedalindo berharap aktivitas dikembalikan semula. Founder sekaligus Ketua Umum Pedalindo, Junius Bram, mengatakan pihaknya menyampaikan aspirasi para pedagang yang terdampak relokasi. Ia menyebut, selama 11 tahun pedagang menempati Jalan Raya Ponti dan merasa mendapat dukungan dari Pemkab Sidoarjo.
Pada 23 Januari 2026 digelar rapat, dan kurang dari dua minggu kemudian pedagang dipindah dari Ponti ke Alun-alun. Per 1 Februari 2026, relokasi resmi dilakukan dengan total enam kelompok pedagang, di mana Pedalindo menjadi kelompok terbanyak.
Meski sempat euforia menempati Alun-alun, Bram mengakui pendapatan pedagang lebih tinggi saat berjualan di Ponti.
“Di Alun-alun yang ramai hanya makanan dan minuman. Pedagang pakaian turun drastis karena jam operasional terbatas,” katanya.
Pedalindo mencatat 3.700 data pedagang, terdiri dari sekitar 3.000 pedagang tidak tetap dan 700 pedagang tetap. Namun yang aktif berjualan sekitar 400 pedagang tetap selebihnya adalah pedagang sementara yang menempati lapak pedagang tetap yang izin tidak jualan.
Saat dipindah ke Alun-alun kami mengajukan 505 pedagang namun ada yg tidak kebagian tempat
Selama ramadan ada kebijakan pindah ke MPP, kapasitas di MPP hanya mampu menampung 320 stan. Pada hari pertama, 430 pedagang datang, namun tidak semuanya bisa tertampung. Selain tempat tidak memadai, Bram juga menyebut sepinya pengunjung, hanya satu hingga dua pedagang yang benar-benar laku di hari pertama.
Pedalindo menegaskan tidak menolak relokasi, tetapi meminta dukungan promosi serta kepastian lokasi pasca-Lebaran. Mereka juga berharap selama sisa Ramadan yang tinggal sekitar tiga minggu, pedagang dapat kembali berjualan di Ponti.
Ketua DPD Pedalindo Sidoarjo, Sunyoto Gatot, menyampaikan empat tuntutan, yakni menolak relokasi ke MPP, meminta pengembalian ke Ponti, mendesak penerbitan Perbup UMKM sebagai payung hukum, serta pembentukan tim terpadu untuk menghentikan tarik-menarik kepentingan.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto menilai persoalan ini seharusnya sudah matang sebelum Ramadan.
“Pelaku usaha jangan dibuat mondar-mandir seperti ini. Harus ada perlindungan dan regulasi yang jelas,” tegasnya.
Anggota Komisi B Emir Firdaus menambahkan, UMKM perlu pembinaan, pelatihan, hingga akses pinjaman berbunga rendah sekitar 3 persen. Ia juga mengusulkan konsep festival UMKM di GOR sebagai alternatif lokasi yang lebih representatif tanpa mengganggu konsep CFD di Alun-alun.
Humas Pedalindo Ismuka Ackmadi menambahkan bahwa pedagang Ukm tetap sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ada, Pkl Pedalindo dikembalikan ke Jl.Ponti. Kami sampaikan rasa terimakasih kepada Ketua DPRD dan Jajarannya serta komisi B telah mensuport supaya Pedalindo kembali berjualan ke Jl. Ponti, dan saya tegaskan bahwa tidak ada tarikan pungli buat institusi polisi, pungkasnya.
