SIDOARJO, Arjunanusantaranews.com, – Tim Barata Walk Out, Dispendik Sidoarjo serasa jadi pendongeng. Kekecewaan tim Barata dalam penyampaian audensi. Puluhan massa yang tergabung dalam Biro Hukum Barata Persada.com dan PT Cakrawala Globalindo Persada menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendiikbud) Kabupaten Sidoarjo pada Senin (12/10/2026). Aksi tersebut dipimpin oleh koordinator lapangan Agustinus Milla Ate, S.H., M. Aditya Fathurrahman, S.H., CPLA., dan Heru Purnomo.
Aksi tersebut turut mendapat pengawalan jajaran Polresta Sidoarjo, Polsek kota sidoarjo dan Satpol PP, guna menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.
Setelah menyampaikan aspirasi di depan kantor dinas, perwakilan massa aksi diterima oleh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo untuk mengikuti audiensi pada pukul 10.00 WIB. Pertemuan tersebut menjadi ruang penyampaian tuntutan sekaligus klarifikasi atas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian tim Barata.
Dalam aksinya, massa menyoroti kegiatan Outdoor Learning (ODL) di SMPN 3 Sidoarjo yang dipersoalkan karena adanya informasi biaya sebesar. Selain itu, mereka meminta kejelasan pengawasan pelaksanaan proyek revitalisasi gedung SDN Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, serta menyoroti pelaksanaan pekerjaan di SDN Ngaresrejo.
Massa meminta keterbukaan informasi, pemeriksaan terhadap temuan lapangan, serta penjatuhan sanksi apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran oleh pihak terkait.
Dispendikbud Sidoarjo Sampaikan Penjelasan
Audiensi diterima oleh Moh. Shobirin, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Bidang Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), bersama Heri Purwanto, S.T., selaku Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Sarana Prasarana Pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, Moh. Shobirin menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan karena sedang menjalankan tugas lain. Pihak dinas juga mengapresiasi penyampaian aspirasi sebagai bagian dari kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Terkait ODL, pihak dinas menyatakan program tersebut telah dihentikan. Rencana kegiatan ODL SMPN 3 Sidoarjo pada Desember 2026, menurut keterangan yang disampaikan dalam audiensi, tidak dilanjutkan. Pihak dinas juga menyebut belum ada penarikan uang dari wali murid untuk kegiatan tersebut.
Sementara itu, mengenai revitalisasi SDN Wonokasian, pihak dinas menyampaikan telah turun langsung ke lokasi untuk merespons pengaduan. Tindak lanjut lainnya berupa rapat koordinasi dan pembinaan bersama kepala sekolah se-Kecamatan Wonoayu.
Tim Barata Minta Tindak Lanjut Konkret
Meski telah mendapat penjelasan, Agustinus Milla Ate menilai jawaban dinas belum sepenuhnya menjawab tuntutan yang disampaikan. Ia meminta kejelasan mengenai tindak lanjut pemeriksaan dan kemungkinan sanksi apabila ditemukan pelanggaran.
Tim Barata juga menyampaikan temuan yang mereka klaim diperoleh di lapangan, antara lain pekerja proyek yang dinilai belum menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain itu, mereka menyoroti dugaan adanya pembatasan terhadap wartawan yang hendak melakukan peliputan di lingkungan sekolah.
Temuan tersebut memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Karena itu, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran perlu didasarkan pada hasil verifikasi, bukan semata-mata pada pernyataan salah satu pihak.
Tim Barata mendesak Dispendikbud Sidoarjo menindaklanjuti pengaduan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Publik kini menantikan tindak lanjut konkret agar persoalan pengawasan pendidikan dan pelaksanaan revitalisasi sekolah memperoleh kejelasan.
Tim Barata Walk Out, Dispendik Sidoarjo serasa jadi pendongeng. Selain itu tim Barata tidak mau jawaban persoalan yang ia bawa dijawab dengan berputar-putar dan berulang-ulang dengan kata ” Masih Proses'” namun kepastian yang diharapkan. layaknya Dispendik hanya memberikan sebuah cerita atau dongeng tanpa ada ending.
Kembali dengan Agustinus, berharap bahwa audensi dengan Dinas Pendidikan mendapatkan hasil atau jawaban yang konkret. Namun sebaliknya jawaban yang kurang memuaskan menjadi pertemuan yang semu dan di akhiri dengan walk out.
Ketidakpuasan dalam pertemuan tersebut menjadikan suasana yang menegangkan, disertai panasnya terik matahari ikut membakar semangat rasa kecewa sang pendemo.
Dengan begitu peserta aksi telah melakukan pembakaran ban bekas di depan gerbang kantor Dinas setelah audensi yang kurang puas dari massa. Asap hitam membumbung tinggi, menimbulkan kepanikan tersendiri, terutama karena dikhawatirkan api dapat menjalar ke kabel listrik di sekitar lokasi. Di tengah kericuhan dan tekanan massa.
Sempat ada sedikit ricuh dalam aksi tersebut, namun aparat penegak hukum (APH) tetap sigap dalam bertindak. Sehingga tidak terjadi fatal dan tetap dalam keadaan kondusif.
