SURABAYA, Arjunanusantaranews.com, — Aktivitas Tk Seroja disorot, Disdik Surabaya dituntut bongkar fakta, pada Senin (2/11/2026). Dugaan pemaksaan peserta didik TK Seroja untuk mengikuti perlombaan di luar kegiatan pembelajaran menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap remeh. Jika benar terdapat kewajiban yang membebani anak maupun orang tua, Dinas Pendidikan Kota Surabaya harus segera memastikan fakta dan mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Ada apa sebenarnya dengan pola pembelajaran di TK Seroja? Mengapa muncul dugaan bahwa peserta didik harus mengikuti perlombaan di luar kegiatan belajar rutin? Apakah kegiatan tersebut merupakan program pendidikan yang telah direncanakan secara matang, atau justru agenda tambahan yang pelaksanaannya perlu dievaluasi?
Sekolah taman kanak-kanak bukan tempat untuk mengejar piala sebanyak-banyaknya. Pendidikan anak usia dini harus mengutamakan perkembangan karakter, kemampuan sosial, kreativitas, kemandirian, serta kesiapan anak melalui proses belajar yang sesuai tahap usianya.
Perlombaan bukan sesuatu yang dilarang. Namun, kegiatan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai kebutuhan peserta didik, dan tidak boleh berubah menjadi kewajiban yang menekan. Anak-anak tidak seharusnya dipaksa memenuhi ambisi orang dewasa.
Pihak TK Seroja harus menjawab secara terbuka: apakah setiap peserta didik diwajibkan mengikuti lomba? Apakah orang tua diberikan pilihan? Apakah ada konsekuensi apabila anak tidak ikut? Siapa yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan tersebut?
Jika benar ada orang tua yang merasa keberatan atau tertekan, keluhan itu harus didengar dan diperiksa. Jangan sampai aspirasi wali murid justru berhenti di lingkungan sekolah tanpa memperoleh penyelesaian.
Sorotan tajam kini mengarah kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Masyarakat ingin mengetahui apakah dinas telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kegiatan pembelajaran dan program perlombaan di TK Seroja.
Aktivitas Tk Seroja disorot, Disdik Surabaya dituntut bongkar fakta. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya harus menjelaskan apakah pengawas pendidikan telah turun langsung, meminta keterangan dari orang tua, memeriksa dokumen kegiatan, serta mencocokkan pelaksanaan pembelajaran dengan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai pengawasan hanya sebatas laporan di atas meja! Persoalan yang menyangkut hak peserta didik harus diperiksa berdasarkan fakta lapangan, bukan sekadar menerima penjelasan dari satu pihak.
Apabila dinas telah melakukan pemeriksaan, masyarakat berhak mengetahui apa hasilnya. Jika belum, kapan pemeriksaan akan dilakukan? Jangan biarkan pertanyaan publik terus menggantung tanpa kepastian.
Dinas Pendidikan juga harus memastikan apakah kegiatan perlombaan mengganggu jadwal pembelajaran, menambah beban biaya, atau menimbulkan tekanan psikologis bagi anak maupun orang tua. Semua hal tersebut harus dinilai secara objektif.
Pengurus yayasan TK Seroja tidak boleh lepas dari tanggung jawab memberikan penjelasan. Publik perlu mengetahui siapa yang menetapkan program sekolah, bagaimana pengawasan internal dilakukan, dan apakah seluruh kegiatan telah sesuai dengan tujuan pendidikan anak usia dini.
Kepala sekolah juga harus menjelaskan bagaimana guru menjalankan pembelajaran sehari-hari. Apakah kegiatan akademik dan pengembangan anak tetap menjadi prioritas, atau justru waktu dan perhatian tersita oleh agenda perlombaan?
Jika ditemukan pelanggaran, Dinas Pendidikan harus mengambil tindakan sesuai aturan dan kewenangannya. Jangan ada pembiaran terhadap praktik yang terbukti merugikan hak peserta didik. Sebaliknya, jika dugaan tidak terbukti, hasil pemeriksaan harus disampaikan secara transparan.
Jangan sampai anak-anak menjadi korban dari lemahnya komunikasi, buruknya pengelolaan kegiatan, atau pengawasan yang tidak berjalan maksimal. Kepentingan peserta didik harus berada di atas kepentingan lembaga maupun ambisi siapa pun.
Redaksi meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan klarifikasi resmi mengenai dugaan pemaksaan perlombaan, hasil pengawasan terhadap TK Seroja, serta langkah konkret yang akan dilakukan. Pihak sekolah dan yayasan juga diminta memberikan penjelasan terbuka.
Dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti. Seluruh pihak berhak menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. Namun, satu hal harus ditegaskan: pendidikan anak bukan panggung mengejar penghargaan. Disdik harus memastikan sekolah benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, bukan membiarkan persoalan yang menyangkut hak anak tanpa jawaban!
