Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, – Solusi Ketua DPRD Sidoarjo, warga hidup diatas stren sungai. Kemiskinan extrem yang ada di Desa Tanggulrejo, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Menggugah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih untuk bersuara, dengan memberikan solusi dan pandangan adanya kemiskinan extrem yang terjadi di Desa Tanggulrejo Kecamatan Porong sebanyak 83 kepala keluarga (KK) masih dibawah garis kemiskinan.
Perekonomian mereka hanya mengandalkan sebagai pemulung rosok,tukang becak,serabutan,ngamen dengan penghasilan yang tidak menentu jauh dari keseimbangan perekonomian saat ini.
Sementara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang acap kali mendapatkan segudang penghargaan baik di tingkat regional maupun nasional, namun masyarakat Sidoarjo masih ada yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Ketika Reporter Arjunanusantaranews.com Menemui Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih, S.M., pada Hari Selasa (2/6/2026) di ruang kerjanya, telah menyampaikan dalam pengamatannya bahwa
ternyata di Sidoarjo masih ada kelompok masyarakat di desa tertentu yang mengalami Kemiskinan ekstrem. Yang pertama- tama adalah dari pihak OPD terkait baik dari pihak PMD maupun Dinsos itu mempunyai data yang konkrit. apakah itu memang warga sidoarjo atau bagaimana , begitu juga proses-proses intervensi penganggaran, intervensi yang lain juga sangat tergantung dengan validnya dari data, itu yang pertama.
Yang kedua adalah biro-biro terkait, saya minta untuk memberikan langkah-langkah taktis praktis untuk segera memberikan bantuan-bantuan baik berupa makanan sehari-hari atau bahan pokok, juga kesehatan.
Yang ketiga Adalah OPD terkait dengan pemerintah harus secara bersungguh-sungguh memiliki solusi jangka menengah juga, apakah mereka menempati lahan disitu adalah memang lahan pribadi kemudian ada intervensi dari mulai bedah rumah dan lainnya. “Atau itu lahan-lahan yang memang tidak di perolehan, sehingga solusi menengahnya harus ada juga, semisal dibawah ke Rusunawa atau dipindahkan kemana. itu bisa juga sebagai upaya konkrit dari pemerintah kepada mereka”. Jelasnya.
Sehingga kita punya kewajiban yang sama agar prosentase ataupun keberadaan saudara-saudara kita warga miskin yang ekstrem tersebut bisa terangkat derajatnya, ekonominya dan otomatis bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Sidoarjo.
“DPRD sendiri Insya Alloh akan terus mengawal dari sisi penganggaran dan kebijakan kalau itu memang untuk kebaikan bersama-sama”. tegas Nasih.
Sementara melihat warga yang telah bermukim di pinggir sungai yang menjadi titik rawan dalam keselamatannya ketika ada air rob datang, Abdillah Nasih menyampaikan bahwa kembali lagi yang pertama mengenai data warga dan yang kedua data lahan, apakah lahan sendiri atau lahan yang lain. Apalagi kalau lahan yang tidak di perbolehkan tetapi warga sendiri tetap bermukim, Solusi Ketua DPRD Sidoarjo, warga hidup diatas stren sungai. kita cari solusinya harus dipindahkan ke rusun atau relokasi. Kita memberi beberapa Rusunawa kenapa ga dipindahkan kesana.
Dengan beberapa kebijakan yang meringankan ataukah melihat status hukumnya dulu, lahan yang ada disekitar situ kalau memang bisa secara umum dengan istilahnya bisa di “hak guna pakai dulu” misalkan, sambil pemerintah mencarikan solusi yang tepat untuk jangka pendeknya.
Sebagai Solusi Ketua DPRD Sidoarjo, warga hidup diatas stren sungai. Jangan sampai kemudian saudara-saudara kita itu terlantar gara-gara status saja. Yang penting Pemerintah sendiri sudah hadir dalam kondisi- kondisi apapun juga, ungkapnya.
Dengan melihat lokasi itu sudah menjadi perkampungan apakah mungkin pemerintah akan merelokasi, Abdillah Nasih tetap menyampaikan dengan berpedoman dengan melihat data, apakah relokasi itu mau semacam pedot desa ? tetapi kalau merelokasi ke Rusunawa itu masih memungkinkan,
‘Makanya kalau lahannya itu masih memungkinkan, walaupun milik yang lain, tetapi itu ada terobosan-terobosan hukum terkait dengan masalah pinjam atau penggunaannya masih bisa, sambil pemerintah memikirkan proses-proses berikutnya”.
Dengan pertanyaan awak media, melihat perekonomian yang bergantung dari mencari rosok, pemulung, pengamen dan lainnya, penghasilan yang sangat minim, apa mungkin bisa direlokasi di Rusunawa, sedangkan Rusunawa juga sewa? Coba nanti kita lihat dulu, bahwa untuk mengangkat kelas masyarakat miskin yang lebih terangkat, tidak hanya sekedar masalah pengalihan tempat saja melainkan masalah perekonomian, kesehatan kita lihat, kalau bisa di alokasikan dengan jenis pekerjaan yang lain, maka Disnaker juga harus turun tangan juga untuk program-program misal padat karya, bisa menjadi solusinya, yang penting selagi mengangkat kemiskinan tidak bisa sekedar parsial saja, namun seluruh OPD yang terlibat harus jadi satu kesatuan kemudian kebutuhan juga tidak boleh parsial, seperti mulai makanan papan sandang termasuk pekerjaan dan ekonominya , pungkasnya.
Kemudian dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Mharta Wara Kusuma, S. Sos, ketika ditemui reporter Arjunanusantaranews.com, pada Jum’at (29/5/2026) di kantornya telah menyampaikan terkait warga tinggal diatas stran sungai Porong, Setelah ada pertemuan dengan Komisi D DPRD Sidoarjo sebagai tindak lanjut sebelum- sebelumnya,dijelaskan dimana Komisi D sudah kesana juga dengan Kabid Linjamsos bersama Sekdinsos sudah kita tindaklanjuti semua, sekarang kami dalam tahap pendataan, mungkin minggu depan rapat terakhir untuk penandatanganan masalah legalitas yang ada disana.
Dan kami sudah menghentikan bila ada yang masuk baru dan yang lama itu sudah terakhir, kami melakukan pendataan untuk tindak lanjut seperti apa, termasuk kita pemberian sembako kepada mereka. Warga yang tinggal di lahannya Dinsos ada 38 KK termasuk yang menempati lahannya milik pengairan. Kewajiban kita bukan hanya yang ada di lahannya Dinsos saja tetapi juga yang ada di lahannya pengairan totalnya ada 88 KK, jelas Mharta.
Sementara Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Dedik Irwanto, S. sos.,
menambahkan bahwa menurut sejarah tanah tersebut pada tahun 90 an, di situ belum ada Dinsos, karena sungai Porong dulu sering buat istirahat orang-orang pendatang, akhirnya Dinas Sosial Propinsi menampung dan ditaruh disitu, itu pencerahan dari Dinas Propinsi.
Ditanggul itu ada dua lokasi sebelah selatan punya Dinsos Propinsi dan pada tahun 90 an di serahkan ke Dinsosnaker pada waktu itu, dengan berjalannya waktu kemudian dialihkan ke Dinsos Sidoarjo melalui Dinsosnaker Sidoarjo. Untuk lokasi sebelah utara punya pengairan karena disana ada bangunan rumah yang tidak layak huni. Progresnya sudah kita sosialisasi, dan turun ke lapangan, upaya-upaya nanti penertiban apakah nanti bagaimana kita belum tau, jelasnya.
Ditambahkan pula oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Wildan, SS, sebagai Kabid di Dinas Sosial menambahkan bahwa data yang ada dipotret kemiskinan di Sidoarjo ini masih banyak warga kita, ada kemiskinan ekstrem sebenarnya. Bukan pada tanggul Porong saja melainkan di desil satu ada 99.538.000 warga yang miskin ekstrem, sedangkan di desil dua ada 139.617, jadi desil satu dan desil dua ini warga kemiskinan ekstrem dan warga miskin, inilah bentuk intervensi pemerintah karena sekitar 400 ribu warga miskin ini belum dapat sentuhan dari pemerintah.
“Yang pertama itu yang paling dasar adalah sembako dan yang kedua adalah jaringan pengamanan pengamatan yang kurang baik, seperti jaringan kesehatan.dan sebagainya”.
Kenapa tanggul jadi fokus komprensusnya Dinsos, karena Porong, Krembung dan Jabon prosentase kemiskinannya tertinggi. Dan kita setup lagi karena Porong desilnya paling banyak dan paling bawah.
Bagaimana pemerintah hadir ke mereka untuk penanganan-penanganan kemiskinan, fremingnya disitu bukan permasalahan yang perlu diselesaikan. Yang jelas ketika Dinsos turun kesitu ada yang perlu diselesaikan segera, bagaimana masyarakat itu mendapat bantuan, fremingnya di Dinsos itu untuk sosialnya, jelas Wildan.
Sementara salah satu warga yang enggan disebut namanya ketika di temui reporter Arjunanusantaranews.com (31/5/2026), menyampaikan bahwa baru – baru ini telah didatangi dari anggota DPRD, Bupati, Dinas Sosial, juga Baznas. Ia mengatakan telah mendapatkan bantuan berupa sembako. Namun tampaknya ia tidak berani bicara banyak karena mengakui sebagai orang pendatang dan tidak selalu ada dirumah itu, Sambil pamit meninggalkan awak media pergi ke belakang.
