SURABAYA Arjunanusantaranews.com, — KM Virgo 8 Masih Jadi Misteri, Pelindo Segera Terus Terang. Diduga PT. Pelindo nelum melakukan eksen terkait mainifes penumpang yang tidak terdaftar atas musibah kapal Virgo transport 8 sepekan yang lalu.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Komite Jurnalis Nusantara Independen ( DPW KJNI) Jawa Timur, M.A. Kaligis, S.H., menyoroti perihal diatas, semakin banyaknya pertanyaan publik setelah tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Persoalan kini bukan hanya menyangkut proses evakuasi, pencarian korban, dan pendataan, tetapi juga munculnya dokumen yang beredar di media sosial yang disebut sebagai surat penerimaan tali asih senilai Rp500 ribu bagi korban selamat. Sejumlah media telah memberitakan dokumen tersebut, namun keaslian dan konteks penerbitannya tetap harus dikonfirmasi kepada pihak yang disebut menerbitkannya.
Yang membuat dokumen itu menjadi sorotan bukan semata nominal Rp500 ribu, melainkan klausul yang disebut mencantumkan kesediaan penerima untuk tidak mengajukan tuntutan, klaim, maupun permintaan ganti rugi kepada pihak perusahaan di kemudian hari. Jika isi dokumen tersebut benar sebagaimana yang beredar, maka publik memiliki alasan kuat untuk meminta penjelasan: apa sebenarnya status uang tersebut dan atas dasar apa penerima diminta menandatangani pernyataan demikian?
Namun, Kaligis menegaskan bahwa pemberitaan tidak boleh berhenti pada kesimpulan sepihak. Dokumen tersebut harus diuji keasliannya, termasuk siapa penerbitnya, kapan dibuat, siapa yang menyerahkan, kepada siapa diberikan, serta dalam konteks apa surat tersebut ditandatangani. Jika benar merupakan dokumen resmi, pihak penerbit wajib memberikan penjelasan terbuka. Sebaliknya, apabila ternyata palsu atau telah dimanipulasi, aparat juga perlu menelusuri asal-usul dokumen tersebut.
“Jangan hanya memperdebatkan apakah surat itu asli atau palsu. Periksa sumbernya, periksa dokumennya, periksa siapa yang membuat dan siapa yang menyebarkannya. Publik membutuhkan fakta, bukan spekulasi,” tegas Kaligis.
Pertanyaan berikutnya menyangkut nominal Rp500 ribu. Uang tersebut harus diperjelas status hukumnya dan administratifnya: apakah bantuan darurat, tali asih, santunan, kompensasi, atau bentuk pembayaran lainnya. Sebab, istilah yang berbeda dapat memiliki konsekuensi dan pemahaman yang berbeda pula bagi korban maupun keluarga korban.
Sorotan semakin tajam karena persoalan tersebut muncul ketika proses penanganan tragedi masih menjadi perhatian publik. Di tengah situasi itu, keluarga korban membutuhkan kepastian informasi, sementara korban selamat membutuhkan kejelasan mengenai hak-haknya. Karena itu, setiap dokumen yang berkaitan dengan korban harus dijelaskan secara transparan dan tidak menimbulkan tafsir yang beragam.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah data penumpang. Informasi mengenai adanya penumpang yang disebut memiliki tiket tetapi namanya tidak tercantum dalam manifes harus diuji melalui pencocokan data, bukan sekadar pernyataan lisan. Jika benar terjadi perbedaan, publik berhak mengetahui di titik mana perbedaan tersebut muncul.
Apakah tiket diterbitkan secara resmi? Apakah identitas penumpang telah diverifikasi? Apakah penumpang tersebut tercatat saat proses boarding? Kapan manifes ditutup dan dinyatakan final? Siapa yang melakukan verifikasi terakhir? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan dokumen dan sistem pencatatan yang dapat diperiksa.
Istilah “tiket siluman” juga tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum terdapat bukti yang mendukung. Tetapi apabila ditemukan tiket resmi yang tidak tercermin dalam manifes final, maka persoalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kesalahan administrasi biasa tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Harus dicari tahu bagaimana sistem dapat menghasilkan perbedaan antara tiket, identitas penumpang, boarding record, dan manifes.
Dalam konteks inilah PT Pelindo perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelayanan penumpang yang berada dalam lingkup kewenangannya. Bagaimana proses pemeriksaan tiket berlangsung? Bagaimana identitas penumpang diverifikasi? Bagaimana data penumpang diteruskan kepada pihak terkait? Dan bagaimana memastikan data tersebut konsisten dengan manifes keberangkatan?
Syahbandar juga tidak boleh luput dari pertanyaan publik. Pengawasan sebelum kapal berangkat merupakan bagian penting dalam memastikan keselamatan pelayaran. Jika terdapat perbedaan data penumpang, maka harus dijelaskan apakah perbedaan itu diketahui sebelum keberangkatan, kapan diverifikasi, dan tindakan apa yang dilakukan ketika terdapat ketidaksesuaian.
Sebab, manifes bukan sekadar tumpukan kertas. Dalam situasi kecelakaan, data penumpang menjadi bagian penting untuk proses pencarian, identifikasi, evakuasi, dan pemberian informasi kepada keluarga. Karena itu, apabila terdapat perbedaan antara tiket dan manifes, persoalan tersebut harus diperiksa secara serius dan transparan.
Pihak operator KM Virgo Transport 8 juga dituntut memberikan penjelasan yang konkret mengenai sistem penjualan tiket, pencatatan identitas, boarding, perubahan data, hingga proses finalisasi manifes. Jangan sampai keluarga korban harus mencari sendiri jawaban mengenai keberadaan anggota keluarganya dalam sistem administrasi pelayaran.
Kaligis menilai seluruh pihak harus membuka ruang klarifikasi secara terbuka. Jika surat Rp500 ribu itu resmi, jelaskan dasar dan maksudnya. Jika tidak resmi, bongkar siapa pembuatnya. Jika ada perbedaan tiket dan manifes, tunjukkan titik persoalannya. Jika seluruh prosedur telah berjalan sesuai ketentuan, tunjukkan data yang dapat diverifikasi.
Tragedi KM Virgo Transport 8 tidak boleh meninggalkan kabut informasi. Publik membutuhkan kepastian berbasis data, korban selamat membutuhkan perlindungan, dan keluarga korban berhak memperoleh penjelasan yang transparan. Pertanyaannya kini bukan sekadar siapa yang menerima Rp500 ribu, tetapi seberapa transparan seluruh sistem keberangkatan, pencatatan penumpang, pengawasan pelayaran, hingga pertanggungjawaban setelah tragedi terjadi. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi PT Pelindo, Syahbandar, operator KM Virgo Transport 8, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip jurnalistik.
