SURABAYA, Arjunanusantaranews.com, —Wali Kota Eri Cahyadi Ditantang Buka-bukaan Sistem Kuota CFD. Ada yang harus dijawab Pemerintah Kota Surabaya!
Pemantauan awak media terhadap pendaftaran pedagang Car Free Day (CFD) Taman Bungkul melalui sistem yang disediakan Pemkot Surabaya kembali menemukan kondisi yang patut dipertanyakan.
Sistem pendaftaran dibuka sekitar pukul 16.00 WIB. Namun belum genap 10 menit, kuota disebut sudah penuh.
Belum 10 menit!
Pedagang yang sudah menunggu di depan layar telepon genggam, berharap memperoleh kesempatan berjualan secara resmi, harus menerima kenyataan bahwa kuota telah habis hampir seketika.
Pertanyaannya brutal dan sederhana:
SECEPAT ITUKAH MASYARAKAT MENDAFTAR?
Atau justru ada persoalan lain yang wajib dibongkar?
Jangan buru-buru menyebut ini permainan. Tetapi jangan pula meminta masyarakat diam ketika sistem yang mereka gunakan menimbulkan tanda tanya.
Pemkot Surabaya harus mampu menjawab secara konkret.
Berapa jumlah kuota yang dibuka?
Berapa pendaftar yang masuk pada detik-detik pertama?
Siapa yang mendapatkan kuota?
Jam berapa akun mereka berhasil melakukan registrasi?
Apakah terdapat aktivitas sebelum pukul 16.00 WIB?
Dan yang paling penting, apakah seluruh pendaftar mendapatkan akses yang benar-benar sama?
Wali Kota Eri Cahyadi Ditantang Buka-bukaan Sistem Kuota CFD. Pertanyaan ini bukan muncul di ruang kosong. Pada Juli 2026, Pemkot Surabaya memang pernah menelusuri dugaan pungutan liar di CFD Taman Bungkul. Wali Kota Eri Cahyadi saat itu menegaskan bahwa pedagang CFD tidak dikenai biaya dan proses penelusuran dugaan pungli tetap berjalan.
Bahkan beberapa hari kemudian, Pemkot menyampaikan bahwa terduga pelaku pungli telah teridentifikasi dan Wali Kota menyatakan proses tetap berjalan sesuai ketentuan.
Maka ketika sekarang muncul pertanyaan baru mengenai sistem registrasi, Pemkot tidak boleh menganggapnya angin lalu.
Justru harus dibuktikan.
BUKA LOG SISTEMNYA !
Jangan hanya mengatakan kuota sudah penuh.
Jangan hanya menyalahkan jaringan pedagang.
Jangan hanya mengatakan masyarakat terlambat.
Tunjukkan waktu pendaftaran, jumlah kuota, jumlah pendaftar, dan mekanisme sistem menentukan siapa yang berhasil.
Kalau ternyata semuanya normal, selesai persoalannya.
Tetapi jika ditemukan kejanggalan, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih serius:
SIAPA YANG MEMILIKI AKSES?
Apakah operator?
Apakah terdapat akun tertentu?
Apakah ada mekanisme khusus yang tidak diketahui pedagang umum?
Atau apakah terdapat pihak yang diduga memperjualbelikan akses atau tempat berjualan?
Sekali lagi, tidak boleh ada vonis tanpa bukti. Tetapi dugaan harus dijawab dengan pemeriksaan, bukan ditutup dengan diam.
Apalagi CFD Taman Bungkul merupakan ruang publik. Pemerintah sendiri menegaskan bahwa pedagang yang berjualan di kawasan tersebut tidak dipungut biaya.
Kalau gratis dan resmi, maka kesempatannya juga harus transparan.
Jangan sampai pedagang kecil yang mengikuti prosedur resmi justru kalah cepat karena ada mekanisme yang tidak mereka pahami.
Kini sorotan langsung mengarah kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Beranikah Wali Kota memerintahkan audit menyeluruh terhadap sistem registrasi CFD?
Beranikah memeriksa operatornya?
Beranikah mencocokkan data digital dengan kondisi pedagang di lapangan?
Beranikah memeriksa apakah ada pihak yang memperoleh akses lebih dahulu?
Dan apabila ditemukan pejabat atau petugas yang tidak menjalankan ketentuan, beranikah memberikan tindakan sesuai aturan?
Sebab persoalannya bukan semata-mata soal satu lapak.
Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik.
Kalau sistem sudah dibuat digital, jangan sampai digitalisasi hanya menjadi tampilan modern sementara proses di belakangnya masih menyisakan tanda tanya.
Pedagang meminta kesempatan yang adil. Masyarakat meminta transparansi. Pemkot wajib memberikan jawaban.
Kalau bersih, buktikan bersih.
Kalau sistem bermasalah, perbaiki.
Kalau operator lalai, periksa.
Kalau ada oknum terbukti bermain, tindak.
Dan kalau benar ditemukan praktik jual-beli akses atau lapak, bongkar sampai ke aktor yang berada di belakangnya.
Wali Kota Eri Cahyadi Ditantang Buka-bukaan Sistem Kuota CFD. Wali Kota Eri Cahyadi pernah turun langsung ketika persoalan CFD Taman Bungkul menjadi sorotan. Kini publik menunggu: apakah persoalan sistem registrasi ini juga akan dibongkar sampai terang?
Awak media akan terus memantau persoalan tersebut dan membuka ruang konfirmasi bagi Pemkot Surabaya, Satpol PP, pengelola sistem, serta pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
